TENTANG KEPENGAWASAN GPAI ~ MGMP PAI SMA KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR

Minggu, 07 Oktober 2012

Filled Under:

TENTANG KEPENGAWASAN GPAI

Posted By: MGMP PAI SMA KABUPATE MADIUN on 20.09

SELAKU GPAI KITA PATUT BERSYUKUR KARENA YANG MENGAWASI KITA SAAT INI DUA INSTANSI YAITU DINAS PENDIDIKAN DAN KANKEMENAG KABUPATEN MADIUN. HANYA MASALAHNYA ADALAH BERKAITAN DENGAN PKG DAN PKB SESUAI PERMENEG DAN RB NO. 19 TAHUN 2009 DIMANA PENGAWAS MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENILAI KINERJA GURU, MAKA MEMUNCULKAN PERMASALAHAN UTAMA, 1). NILAI DARI PENGAWAS MANA YANG DIJADIKAN STANDAR HASIL PENILAIAN, 2). JIKA KEDUA PENGAWAS MEMERINTAHKAN/MEWAJIBKAN UNTUK MEMBUAT PERANGKAT PBM, MANA YANG DIIKUTI, 3). MUNGKINKAH GPAI MENYIAPKAN DUA PERANGKAT YANG ' BERBEDA', 4). MENYANGKUT KELEMBAGAAN, SIAPA SEBENARNYA YANG PALING BERHAK MENGAWASI GPAI. SEBENARNYA KAMI MERASAKAN, SIAPA PENGAWAS YANG BENAR BENAR PENGAWAS DAN MENGAWASI........TENAN

0 komentar:

Posting Komentar

REKOMENDASI
SEMINAR PENDIDIKAN ISLAM
”MEMBANGUN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU”

بسم الله الرحمن الرحيم
Secara substansial pendidikan agama ( Islam ) diselenggarakan untuk memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial dalam melindungi hak hak anak untuk mengetahui, memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Karena itu pendidikan agama dipandang sebagai sub-system dari sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Konsep ideal dimaksud sangat bersinggungan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2008-2013
Seminar, setelah memperhatikan pengarahan Bapak Bupati Madiun, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan masukan pemikiran serta wacana yang berkembang dari peserta seminar, maka dipandang perlu mengeluarkan rekomandasi sebagai berikut;

a. Tanggung jawab Pendidikan Agama
Tanggung jawab pendidikan agama adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial dalam melindungi hak hak anak untuk memahami, memeluk dan menjalankan agamanya dengan benar. Membebankan tanggung jawab dimaksud hanya pada sebagian elemen adalah sebuah kekeliruan dan akan berakibat vatal bagi generasi mendatang. Pemerintah yang memiliki otoritas dan perangkat serta kemampuan finansial yang memadai diharapkan proaktif demi menyelamatkan generasi mendatang dari kedangkalan kemampuan agama dus akan berakibat terjadinya kemerosotan moral.

b. Jumlah Jam Belajar Pendidikan Agama di Sekolah Umum
Selama ini , jumlah jam belajar Pendidikan Agama di Sekolah Umum hanya 2 jam perminggu dengan cakupan dan bobot materi yang cukup berat. Dengan kenyataan ini, akan sulit bagi GPAI untuk mencapai target kurikulum terutama kemampuan menulis dan membaca Al-Qur’an serta praktek sholat wajib dan sunnah. Karena itu diperlukan penambahan jam pelajaran agama minimal 3 jam perminggu. Dengan penambahan jam Pendidikan Agama menjadi 3 jam perminggu, akan memiliki kemanfatan ganda, tidak hanya terget kurikulum akan mudah tercapai, namun juga pembentukan moral siswa akan terbentuk. Beberapa daerah telah menerapkan kebijakan ini

c. Model Pendidikan Pesantren
Tidak dapat disangkal bahwa, pendidikan model pesantren dengan jiwa ke-pesantrenan-nya telah mampu melahirkan insan berkualitas yang sangat berguna bagi masyarakatnya bahkan mampu mencetak insan berjiwa interpreneurship bagi pembangunan bangsa. Sistem pendidikan pesantren dengan jiwa ke-pesantrenan-nya perlu dikembangkan melalui sistem pendidikan sekolah tanpa harus membuat sekolah seperti pesantren, untuk menghasilkan insan pembangunan yang paripurna.

d. Pembinaan Guru Agama
Sebagai salah satu tenaga terdepan untuk kesuksesan pendidikan agama dan dalam rangka membentengi siswa dari kemerosotan moral, pembinaan Guru Agama secara berkala adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah daerah dengan kementerian agamanya adalah institusi yang paling bertanggung jawab untuk pembinaan Guru Agama. Pembinaan dimaksud tidak hanya bersifat peningkatan kemampuan professionalitas selaku Guru Agama, namun juga hal lain yang berhubungan dengan peningkatan professionalitas tersebut seperti karier, sertifikasi serta penghasilan Guru Agama.

Demikianlah rekomendasi ini disusun agar dapat menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dan program-program pemerintah Kabupaten Madiun serta Kantor Kementerian Agama.

( Rekomendasi Seminar Pendidikan Islam di Hotel Merdeka Madiun 28 September 2010, Nara Sumber Dr. Agus Maimun, M. Pd. KH. Drs. Mahfudz, M. Pd. Keynot Speaker, Drs. Slamet Riyadi. )

TA`ARUF

Minggu, 07 Oktober 2012