Sampai kapan TPP GPAI " Terhutang " ~ MGMP PAI SMA KABUPATEN MADIUN JAWA TIMUR

Sabtu, 22 Maret 2014

Filled Under:

Sampai kapan TPP GPAI " Terhutang "

Posted By: MGMP PAI SMA KABUPATE MADIUN on 00.13

Ada Es-Em-Es dari kawan GPAI SMA Kab. Mojokerto yang isinya menanyakan tentang lancar tidaknya pencairan TPP GPAI Kab. Madiun. Dengan jujur sejujur-nya dijawab bahwa untuk Kab. Madiun pencairan TPP masih sangat seret. Padahal daerah disekitarnya seperti kota Madiun, Ngawi, Magetan termasuk Nganjuk demikian lancar. Analisa kami, keseretan ini diakibatkan oleh perencanaan yang tidak valid dan tidak adanya usaha proaktif Kakankemenaq c.q Kasi Pait untuk "nyogrok" agar TPP bisa lancar. Ini semua tergambar ketika ada dialog "semi panas" antara Kankemenag dengan GPAI. Tidak salah jika GPAI membandingkan dengan kawan guru "umum" di Dindik yang demikian luancar, bahkan ketika ada masalah kekurangan pencairan, langsung ada pengawas yang terjun. Dan ini agak berbeda dengan Kemenag. Kita tidak tahu mengapa seperti ini, padahal orang orang yang "asli" Kemenag juga luancar bahkan ada yang TPP-nya "SURPLUS"

0 komentar:

Posting Komentar

REKOMENDASI
SEMINAR PENDIDIKAN ISLAM
”MEMBANGUN PENDIDIKAN ISLAM TERPADU”

بسم الله الرحمن الرحيم
Secara substansial pendidikan agama ( Islam ) diselenggarakan untuk memenuhi tugas negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial dalam melindungi hak hak anak untuk mengetahui, memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Karena itu pendidikan agama dipandang sebagai sub-system dari sistem pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta PP No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar. Konsep ideal dimaksud sangat bersinggungan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Madiun tahun 2008-2013
Seminar, setelah memperhatikan pengarahan Bapak Bupati Madiun, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Madiun dan masukan pemikiran serta wacana yang berkembang dari peserta seminar, maka dipandang perlu mengeluarkan rekomandasi sebagai berikut;

a. Tanggung jawab Pendidikan Agama
Tanggung jawab pendidikan agama adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial dalam melindungi hak hak anak untuk memahami, memeluk dan menjalankan agamanya dengan benar. Membebankan tanggung jawab dimaksud hanya pada sebagian elemen adalah sebuah kekeliruan dan akan berakibat vatal bagi generasi mendatang. Pemerintah yang memiliki otoritas dan perangkat serta kemampuan finansial yang memadai diharapkan proaktif demi menyelamatkan generasi mendatang dari kedangkalan kemampuan agama dus akan berakibat terjadinya kemerosotan moral.

b. Jumlah Jam Belajar Pendidikan Agama di Sekolah Umum
Selama ini , jumlah jam belajar Pendidikan Agama di Sekolah Umum hanya 2 jam perminggu dengan cakupan dan bobot materi yang cukup berat. Dengan kenyataan ini, akan sulit bagi GPAI untuk mencapai target kurikulum terutama kemampuan menulis dan membaca Al-Qur’an serta praktek sholat wajib dan sunnah. Karena itu diperlukan penambahan jam pelajaran agama minimal 3 jam perminggu. Dengan penambahan jam Pendidikan Agama menjadi 3 jam perminggu, akan memiliki kemanfatan ganda, tidak hanya terget kurikulum akan mudah tercapai, namun juga pembentukan moral siswa akan terbentuk. Beberapa daerah telah menerapkan kebijakan ini

c. Model Pendidikan Pesantren
Tidak dapat disangkal bahwa, pendidikan model pesantren dengan jiwa ke-pesantrenan-nya telah mampu melahirkan insan berkualitas yang sangat berguna bagi masyarakatnya bahkan mampu mencetak insan berjiwa interpreneurship bagi pembangunan bangsa. Sistem pendidikan pesantren dengan jiwa ke-pesantrenan-nya perlu dikembangkan melalui sistem pendidikan sekolah tanpa harus membuat sekolah seperti pesantren, untuk menghasilkan insan pembangunan yang paripurna.

d. Pembinaan Guru Agama
Sebagai salah satu tenaga terdepan untuk kesuksesan pendidikan agama dan dalam rangka membentengi siswa dari kemerosotan moral, pembinaan Guru Agama secara berkala adalah sebuah keniscayaan. Pemerintah daerah dengan kementerian agamanya adalah institusi yang paling bertanggung jawab untuk pembinaan Guru Agama. Pembinaan dimaksud tidak hanya bersifat peningkatan kemampuan professionalitas selaku Guru Agama, namun juga hal lain yang berhubungan dengan peningkatan professionalitas tersebut seperti karier, sertifikasi serta penghasilan Guru Agama.

Demikianlah rekomendasi ini disusun agar dapat menjadi pertimbangan bagi pengambilan kebijakan dan program-program pemerintah Kabupaten Madiun serta Kantor Kementerian Agama.

( Rekomendasi Seminar Pendidikan Islam di Hotel Merdeka Madiun 28 September 2010, Nara Sumber Dr. Agus Maimun, M. Pd. KH. Drs. Mahfudz, M. Pd. Keynot Speaker, Drs. Slamet Riyadi. )

TA`ARUF

Sabtu, 22 Maret 2014