Realisasi pembayaran tunjangan profesi dan
bantuan tunjangan profesi GPAI menempati rangking pertama dari masalah yang
dihadapi GPAI. Berawal dari perintah pemberkasan Tuprof untuk bulan tri wulan
ke tiga ( Juli, Agustus, September 2013 ) yang dalam realisasi pembayarannya
ternyata hanya terbayarkan satu bulan ( Juli 2013 ). Masalah ini ibarat bola
salju yang menggelinding deras seakan tanpa terkendali. Apalagi dibumbui oleh kenyataan Kasi Pais yang punya "tradisi" ancaman terhadap GPAI berkaitan Tuprof yang pembayarannya "kebetulan" melalui
Kemenag. KAWAKIB sengaja memotret perjalanan umyek pembayaran
tuprof GPAI.
Selasa 24 Desember 2013 bertempat di Masjid
Baitul Hakim Madiun, pengurus MGMP PAI SMA sengaja mengundang pengurus MGMP PAI
SMP dan SMK serta pengurus KKGA SD. Inilah awal "meletusnya" masalah
Tuprof GPAI. Terlebih pertemuan berikutnya di SMAN 2 Mejayan Jumat 17 Januari
2014 yang memantapkan "nawaitu" pengurus SMA, SMK dan SMP serta KKGA SD untuk
melangkah "ngurus" mengapa Tuprof GPAI kok menjadi mandek.
Serangkaian pertemuanpun digelar, tidak hanya intern antar pengurus namun juga mengadakan
audiensi dengan Kadindik dan Kakankemenag. Hingga saat ini serangkaian
pertemuan itu belum menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, terlebih jawaban
dari Kemenag yang selalu dan selalu "mengusulkan" kekurangan Tuprof
GPAI ke "pusat" dan tidak pernah ada usaha untuk mensikapi lebih jauh
mengapa setiap tahun Tuprof GPAI selalu kurang. Jawaban menggembirakan justru
datang dari Kadindik kabupaten Madiun. Kadindik bersedia mengawal dan mendukung
GPAI dalam usaha menuntut hak haknya. Bahkan Kadindik setuju jika Tuprof GPAI
dibayarkan lewat Dindik sebagimana gaji serta tunjangan lain yang diterima oleh
GPAI selama ini. Hingga hari ini ( Ahad, 23 Pebruari 2014 jam 21.00 ) kekurangan Tuprof GPAI masih tidak
jelas jlungtrungannya. Awalnya ada informasi, jika pengurus MGMP PAI dan AGPAII
propinsi dengan fasilitasi dari DPRD Jawa Timur akan mengadakan audiensi dengan
DPR RI untuk menanyakan Tuprof GPAI. Namun kabar paling gres –via SMS - dari
ketua MGMP PAI SMA propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa DPRD Jawa Timur kurang
serius perjuangkan TPP GPAI, direncanakan awal Maret akan ke Jakarta dengan
biaya mandiri. Disarankan bagi kabupaten/kota yang ingin mengikutinya
dipersilahkan tetapi dengan biaya mandiri. Bagi kita GPAI SMA – yang kadung
terlanjur – menggunakan dan mempercayakan kepada DPD AGPAII untuk ngurusi
Tuprof, masih ada agenda yang belum terlaksanakan, seperti audiensi dengan
Bupati, DPRD termasuk mengadakan seminar tentang kesremawutan pembayaran Tuprof
oleh Kemenag dengan mengundang pengurus MGMP PAI dan KKGA yang ada di Jawa Timur
dan mendatangkan pakar keuangan dari Depkeu, Dindik dan Kemenag. Diharapkan dari
seminar akan terbaca dimana letak kesemrawutan ini.
0 komentar:
Posting Komentar