Sampai kapan TPP GPAI " Terhutang "

Ada Es-Em-Es dari kawan GPAI SMA Kab. Mojokerto yang isinya menanyakan tentang lancar tidaknya pencairan TPP GPAI Kab. Madiun. Dengan jujur sejujur-nya dijawab bahwa untuk Kab. Madiun pencairan TPP masih sangat seret. Padahal daerah disekitarnya seperti kota Madiun, Ngawi, Magetan termasuk Nganjuk demikian lancar. Analisa kami, keseretan ini diakibatkan oleh perencanaan yang tidak valid dan tidak adanya usaha proaktif Kakankemenaq c.q Kasi Pait untuk "nyogrok" agar TPP bisa lancar. Ini semua tergambar ketika ada dialog "semi panas" antara Kankemenag dengan GPAI. Tidak salah jika GPAI membandingkan dengan kawan guru "umum"  di Dindik yang demikian luancar, bahkan ketika ada masalah kekurangan pencairan, langsung ada pengawas yang terjun. Dan ini agak berbeda dengan Kemenag. Kita tidak tahu mengapa seperti ini, padahal orang orang yang "asli" Kemenag juga luancar bahkan ada yang TPP-nya "SURPLUS"

Read More

Ada apa dengan GPAI kabupaten Madiun

Ada beberapa masalah yang akhir akhir ini cukup menyita tenaga dan fikiran GPAI. Masalah tersebut antara lain realisasi pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi GPAI yang "macet", penerapan kurikulum 2013, kepengawasan GPAI dan keberadaan Kasi Pais  dengan stafnya.

Realisasi pembayaran tunjangan profesi dan bantuan tunjangan profesi GPAI menempati rangking pertama dari masalah yang dihadapi GPAI. Berawal dari perintah pemberkasan Tuprof untuk bulan tri wulan ke tiga ( Juli, Agustus, September 2013 ) yang dalam realisasi pembayarannya ternyata hanya terbayarkan satu bulan ( Juli 2013 ). Masalah ini ibarat bola salju yang menggelinding deras seakan tanpa terkendali. Apalagi dibumbui oleh kenyataan Kasi Pais yang punya "tradisi" ancaman terhadap GPAI berkaitan Tuprof yang pembayarannya "kebetulan" melalui Kemenag. KAWAKIB sengaja memotret perjalanan umyek pembayaran tuprof GPAI.

Selasa 24 Desember 2013 bertempat di Masjid Baitul Hakim Madiun, pengurus MGMP PAI SMA sengaja mengundang pengurus MGMP PAI SMP dan SMK serta pengurus KKGA SD. Inilah awal "meletusnya" masalah Tuprof GPAI. Terlebih pertemuan berikutnya di SMAN 2 Mejayan Jumat 17 Januari 2014 yang memantapkan "nawaitu" pengurus SMA, SMK dan SMP serta KKGA SD untuk melangkah "ngurus" mengapa Tuprof GPAI kok menjadi mandek. Serangkaian pertemuanpun digelar, tidak hanya intern antar pengurus namun juga mengadakan audiensi dengan Kadindik dan  Kakankemenag. Hingga saat ini serangkaian pertemuan itu belum menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, terlebih jawaban dari Kemenag yang selalu dan selalu "mengusulkan" kekurangan Tuprof GPAI ke "pusat" dan tidak pernah ada usaha untuk mensikapi lebih jauh mengapa setiap tahun Tuprof GPAI selalu kurang. Jawaban menggembirakan justru datang dari Kadindik kabupaten Madiun. Kadindik bersedia mengawal dan mendukung GPAI dalam usaha menuntut hak haknya. Bahkan Kadindik setuju jika Tuprof GPAI dibayarkan lewat Dindik sebagimana gaji serta tunjangan lain yang diterima oleh GPAI selama ini. Hingga hari ini ( Ahad, 23 Pebruari 2014 jam 21.00 ) kekurangan Tuprof GPAI masih tidak jelas jlungtrungannya. Awalnya ada informasi, jika pengurus MGMP PAI dan AGPAII propinsi dengan fasilitasi dari DPRD Jawa Timur akan mengadakan audiensi dengan DPR RI untuk menanyakan Tuprof GPAI. Namun kabar paling gres –via SMS - dari ketua MGMP PAI SMA propinsi Jawa Timur menyatakan bahwa DPRD Jawa Timur kurang serius perjuangkan TPP GPAI, direncanakan awal Maret akan ke Jakarta dengan biaya mandiri. Disarankan  bagi  kabupaten/kota yang ingin mengikutinya dipersilahkan tetapi dengan biaya mandiri. Bagi kita GPAI SMA – yang kadung terlanjur – menggunakan dan mempercayakan kepada DPD AGPAII untuk ngurusi Tuprof, masih ada agenda yang belum terlaksanakan, seperti audiensi dengan Bupati, DPRD termasuk mengadakan seminar tentang kesremawutan pembayaran Tuprof oleh Kemenag dengan mengundang pengurus MGMP PAI dan KKGA yang ada di Jawa Timur dan mendatangkan pakar keuangan dari Depkeu, Dindik dan Kemenag. Diharapkan dari seminar akan terbaca dimana letak kesemrawutan ini.

Read More

Profesionalitas hanya milik GPAI?

Tulisan ini tidak hendak mengatakan bahwa lebel profesional hanya milik GPAI, tidak!. Karena profesional bisa dimiliki oleh siapapun asal mereka memiliki tiga karakter profesional. yaitu ; 1). Menguasai bidang tugas utama, 2). Berfikir dan bertindak hanya sesuai bidang tugas, dan 3). Hidup dari bidang tugas. Pengawas GPAI contohnya, asal mereka menguasai tiga karekter diatas maka mereka termasuk profesional, seperti mereka mengetahui bagaimana penyusunan RPP yang baik, silabus yang baik, penilaian yang baik, analisis yang baik termasuk menampilkan contoh mengajar PAI yang baik. Kasi PAIS sebagai tenaga struktural yang ngopeni tenaga fungsional baik GPAI maupun pengawas PAI juga bisa "menjadi profesional" ketika mereka mampu bekerja sesuai TUPOKSI dengan indikator out put dan out came yang jelas.Tapi, semua berpulang kepada siapa yang memberikan "CAP" profesional itu.

Read More

Undangan via SMS dan hasilnya

Ada undangan mendadak dari kasi pais via SMS yang isinya mengharapkan kehadliran ketua dan sekretaris MGMP PA serta operator emis SMA. Karena dianggab penting, maka mereka yang tersebut datang tepat waktu. Namun ternyata....... dan inilah hasilonya:

( prolog ) Ada  peserta yang merasa terbebani perasaannya dipertemuan ini " dadana bek ", karena undangan adalah penjelasan hasil rapat kasi pait di Surabaya bahkan mengundang operator emis namun ternyata hanya pamer kinerja bahkan terjadi proses "nggunggung Pais " dan "melecehkan GPAI" dengan beberapa dasar
Hasil selengkapnya: 

1.       Penjelasan kinerja kasi pais ( mengusulkan pencairan Tuprof GPAI )

2.       Tuprof adalah hadiah dari pemerintah dan perlu dibedakan dengan gaji/penghasilan

3.       Kebutuhan Tuprof GPAI 2014 dan kekurangan Tuprof GPAI yang ada telah dikirim tertanggal 20 Desember 2013

4.       Tuprof GPAI untuk non  PNS tahun anggaran 2013 masih ada surplus sekitar 2 Milyard, namun tidak bisa digunakan untuk Tuprof PNS dan akan dikembalikan ke kas negara

5.       Kasi pais sebagai pejabat pembuat kimitmen, tidak mengetahui total anggaran yang ada di Kemenag kabupaten Madiun sehingga dia tidak mengetahui jika anggaran untuk Tuprof GPAI tidak mencukupi untuk 3 bulan dan tinggal cukup satu bulan ( Juli 2013 )

6.       Jika ada fikiran pencairan Tuprof GPAI dikembalikan ke induk departemenya ( Diknas ) maka kasi pais justru bersyukur dan merasa terbantu. Hanya yang perlu diperhatikan bahwa Kemenag, cq. Pais bekerja dengan system komando

7.       Kasi pais merasa ketiban sampur, menjabat kasi pais. Soalnya tanggung jawab Tuprof yang awalnya ada di Mapenda sekarang berada ditangannya

8.       Perencanaan anggaran Tuprof yang tidak valid karena adanya guru yang KGB dan kenaikan golongan walaupun anggaran telah dilebihkan 10 %

9.       Kasi pais mengajak pengurus untuk berpikir mencari solusi dari masalah Tuprof GPAI, dan setuju diadakan seminar untuk mencari akar masalah dan solusi dari masalah Tuprof GPAI yang ada

    10.   Kasi pais sangat mendukung GPAI yang mengirim surat ke Presiden / menteri melalui AGPAII dan itu mendukung kasi pais

Read More

USBN PAI kab. Madiun, Nasibmu kini!

Ini bukan berarti mbingungi, tidak! Hanya kadang agak pegel. Apa masalanya! Bayangkan, pemerintah kabupaten Madiun cq. Dinas Pendidikan telah keroyo royo melaksanakan USBN PAI sesuai prosesdur dan mekanisme yang digariskan Kemenag. Maka mulai tahun 2010/2011 dan 2011/2012 praktis Pemda melaksanakan USBN PAI layaknya UN, soal dibuat oleh team, penggandaan dan pendistrubisia soal oleh Pemda termasuk pengoreksian dengan SCAN oleh Pemda. Maka masing masing masing sekolah ruame melaksanakan serangkaian Trey Out untuk persiapan USBN PAI dimasud.

La dalah, tahun 2012/2013 kemarin, Pemda telah siap dan Diknaspun telah mempersiapkan Team Penyusun Soal USBN PAI dengan pelaksana teknisnya MGMP PAI dan telah bekerja all out untuk menghasilkan perangkat soal yang Joss, namun ternyata USBN PAI ditiadakan. Marahhh.,.. ya! Ngrundell....ya! Karena itu tahun kemarin, seluruh MGMP PAI kab. Madiun sepakat "tidak mengadakan USBN PAI dan ujian dikembalikan kesekolah masing  masing". Untuk tahun ini ( 2013 ), MGMP PAI masih uadem uayem, pengalaman kasus tahun kemarin.

Read More

MEH BEN GPAI TANYA

Lucu tapi bukan melucu, menggelikan tapi bukan pelawak dan aneh tapi jelas cetho welo welo. Apa itu? sampai sampai pengurus dibuat "agak mumet" juga. Bahkan ada yang sampai "maaf" ngelokne, "Wis Ben Duwite Gak Dicairne Gak Po Po, Wong Ono Allah SWT wae, Mengko Allah lak sing Mbales". Waduh waduh semuanya pada ngrasani baik kewetu maupun gak kewetu. Hampir semua GPAI puintar ndalil apalagi diatas GPAI, bahwa sing apik-ki nek wis mari kerjo langsung dibayari. Tapi iki kan bukan mbayari wong kerja. Loo.. masalahe GPAI itu kan guru, apalagi guru agama, kan seharusnya "Ikhlash". Yaaa..tetapi ini kan uang negara bukan uang bendoro. Ooo yaaa...yaaaa....

Read More

"KHUSUS KABUPATEN MADIUN" PERHATIAN PAIS KE GPAI SANGAT BESAR

Mengapa kok besar, minimal ada dua alasan. Pertama, pelaksanaan MONEV oleh pengawas GPAI yang sungguh menyadarkan GPAI  tentang pentingnya mendokumentasikan seluruh administrasi pembelajaran, kepegawaian, kemasyarakatan serta kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas. Kelemahan "hampir" seluruh guru - termasuk GPAI- adalah mendokumentasikan seluruh kegiatan yang mereka kerjakan. Kedua. pelaksanaan MONEV oleh Kasi Pais yang sungguh menyadarkan GPAI tentang tugas TUPOKSI Pais berkaitan dengan pembinaan GPAI. Walaupun yang ini sungguh membuat GPAI agak bingung. Karena itu wajar kemudianb ada sedikit diskusi liar antara GPAI dengan guru materi yang lain berkaitan kepengawasan ( MONEV ) yang double tersebut. "wahhh., berarti GPAI sangat disayang, soale dalam satu tahun MONEV secara formal dilakukan dua kali, tidak hanya oleh pengawas, tapi juga oleh pejabat struktural". Demikian rata rata komentar guru materi yang lain itu. Ketika guru yang lain minta pendapat GPAI, dengan enteng mereka berkomentar " GITU AJA KOK REPOT"

Read More